BAWASLU Bitung Kolaborasi KPU Sulut Sosialisasi Pilkada 2024 Bersama Para Tokoh Adat

BITUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut, bersama BAWASLU Kota Bitung gelar kegiatan sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2024, selasa (22/10/2024)

Baca juga: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin,S.H., M.H Luncurkan e-Sadewa

Kegiatan yang dilaksanakan di Cafe resto Effogen Madidir Kec. Madidir dihadiri para tokoh adat diantaranya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Waraney Wuaya,   Tou ‘Lour Waya, Waraney Wulan Wuaya Pinaesaan Ne Siow dan Sanggar Seni Budaya Manguni. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Bitung, Kadiv P3S Bawaslu kota Bitung Iten Kojongian, SE  menyampaikan terkait sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Walikota dan Wakil Walikota Bitung adalah untuk Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2024.

Baca juga: Maurits Hengky Hadiri Sidang Sinode GMIM Ke-18 Tahun 2022

Selain itu lanjut Iten   Mengidentifikasi peran strategis tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemilih pemula dalam pengawasan. Dan juga Mengembangkan strategi kolaboratif untuk menjaga integritas pemilu.

Pengertian pengawasan partisipatif yakni Proses dimana masyarakat secara aktif terlibat dalam pengawasan dan pemantauan proses-proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.

Baca juga: Wilson Lalengke: Perjalanan Panjang Jammu dan Kashmir Menuju Kemakmuran

.
Mendorong partisipasi masyarakat.Pentingnya partisipasi masyarakat, Peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama pengawasan independen yang memastikan integritas, transparansi dalam keadilan menjaga kualitas dan kepercayaan publik terhadap pilkada.

" Bapak ibu adalah sebagai penghubung ke masyarakat untuk mejaga Pilkada aman dan tertib, ” tuturnya. 

Baca juga: Presiden dan wakil Presiden Hadiri Pergukuhan PBNU Priode 2022-2027 Di Kaltim

Selanjutnya Iten juga menjelaskan. Tantangan dalam pengawasan, dan Kurangnya pemahaman masyarakat.
" Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai peran pengawasan dalam pemilu, ” tukasnya. (AH)

Baca juga: Tulude 2022, Ormas Nusa Utara Siap Gelar Berbagai Ivent